Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat bersifat ex-officio serta secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas.

Satu Data Indonesia hadir untuk menjawab kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Indonesia.

Ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019, menjadi landasan dari Satu Data Indonesia yang merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang berkualitas melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi.

Penetapan kebijakan Satu Data Indonesia diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perbaikan tata kelola data pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar stakeholder.

Satu Data Indonesia

Dini Maghfirra

This department oversees the management and utilization of data to ensure compliance and enhance analytical capabilities.

Data Governance Department

This department focuses on developing and implementing effective communication strategies to enhance organizational messaging and stakeholder engagement.

Communication Strategy

This department focuses on analyzing and interpreting data to support decision-making and strategic planning.

Data Analytics

This department focuses on analyzing and consulting on law and public policy matters.

Satu Data Indonesia

Org chart

Teams

Data Governance Department

Communication Strategy

Data Analytics

Legal Affairs

Offices

Satu Data Indonesia

Org chart

Teams

Data Governance Department

Communication Strategy

Data Analytics

Legal Affairs

Offices

Related companies